Karantina Pertanian Jambi Gelar Sosialisasi UU 21 Tahun 2019 ke Pengguna Jasa

Karantina Pertanian Jambi Sosialisasikan Undang-Undang No 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Acara yang diselenggarakan di O Dua Weston Jambi ini dihadiri para pengguna jasa, instansi terkait serta para pelaku usaha di Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya, Drs, Guntur, SP, MM menjelaskan bahwa tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan Undang-Undang No 21 Tahun 2019 yang menggantikan Undang-Undang No 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
.
Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Pol, Asraf, SPt, MSi.
“Kegiatan sosialisasi undang-undang nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan di Provinsi Jambi mengingat letak geografis Provinsi Jambi sangat strategis untuk arus lalu lintas dan perdagangan hewan ikan maupun tumbuhan” terang Asraf.
.
Tidak hanya itu 3 Narasumber juga turut dihadirkan, yaitu Rico Andriyanto, SH, MH Kabag Hukum dan Humas Badan Karantina Pertanian; Fajar Rudi, SH Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi; dan Subiyanto SE, M.Sc dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jambi.
.
“Alasan yang mendasari perubahan UU no 16 tahun 1992 menjadi UU No 21 tahin 2019 adalah dimensi waktu yang sudah berumur 27 tahun, terdapat beberapa penyesuaian definisi, serta penambahan fungsi dari institusi karantina” terang Rico. Lebih lanjut Rico menjelaskan bahwa ada 10 perbedaan mendasar dari kedua UU tersebut, yaitu belum diatur tingkat perlindungan yang layak; kesepakatan fitosanitari; tindakan karantina dilakukan setelah pemeriksaan kepabeanan; belum diatur kewajiban alat angkut; belum diatur sistem elektronik; tidak diatur media pembawa untuk penanggulangan bencana; belum mengatur tindakan karantina di pos lintas batas negara; belum diatur media pembawa yang dikuasai Negara; hanya mengatur hama penyakit hewan, ikan dan tumbuhan; serta dianggap terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera.
.
Sementara kedua Narasumber yang lain yaitu Fajar Rudi menjelaskan kewenangan PPNS di Badan Karantina dan Subiyanto menjelaskan tata cara pengisian formulir Surat Keterangan Asal (SKA) kopi.
.
Hal yang menarik adalah ketika Tarminudin, salah satu peserta mengajukan pertanyaan terkait hubungan UU baru dengan akselerasi ekspor. Pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Rico, bahwasannya UU ini untuk melindungi sumber daya yang ada di Indonesia, jika sumber dayanya bagus, maka kita bisa mengekspor produk yang berkualitas.

Related posts

Leave a Comment