PERSYARATAN KARANTINA TUMBUHAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002, Persyaratan Karantina Tumbuhan adalah sebagai berikut :

Pasal 2

Setiap Media Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib :
a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari negara asal dan negara transit bagi tumbuhandan bagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain;
b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
c. dilaporkandan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukanuntuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.

Pasal 3

(1)Setiap Media Pembawa yang dibawa ataudikirim dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib :
a. dilengkapiSertifikat Kesehatan Tumbuhan dari Area asal bagi tumbuhan danbagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain;
b. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan danpengeluaran untuk keperluan tindakan Karantina Tumbuhan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dikenakan terhadap setiap Media Pembawa yang dibawa atau dikirim dari suatuArea yang tidak bebas ke Area lain yang bebas dari Organisme PenggangguTumbuhan Karantina.

(3) Penetapan Area sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukanoleh Menteri berdasarkan hasil survei dan pemantauan daerah sebar serta denganmempertimbangkan hasil analisis resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

Pasal 4

Setiap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, apabila disyaratkan oleh negara tujuan wajib:
a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan dari tempat pengeluaran bagi tumbuhan danbagian-bagiannya, kecuali Media Pembawa yang tergolong benda lain;
b. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
c. dilaporkan dandiserahkan kepada petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untukkeperluan tindakan Karantina Tumbuhan.

Pasal 5

(1) Selain persyaratan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan kewajiban tambahan.
(2) Kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa persyaratan teknis dan/atau kelengkapan dokumen yang ditetapkan berdasarkan analisis Organisme Pengganggu Tumbuhan.
(3) ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

PROSEDUR EKSPOR KARANTINA TUMBUHAN

  • Dilengkapi Phytosanitary Certificate atau Phytosanitary Certificate for Re-export;
  • Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
  • Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan ditempat-tempat pepengeluaran untuk untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan

Kewajiban Tambahan :

  • Surat Izin Pengeluaran Menteri Pertanian, khusus untuk benih tumbuhan;
  • Surat Angkut Tumbuhan dan SatwaDalam Negeri (SATS-DN) bagi media pembawa yang tergolong Tumbuhan dan masuk dalam daftar Apendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan
  • Sertifikat perlakuan atau Sertifikat Fumigasi;.
  • Packing declaration (untuk kemasan kayu);
  • Cargo manifest/Invoice/Bill of Loading (B/L)/Air way bill (AWB);

PROSEDUR IMPOR KARANTINA TUMBUHAN

Kelengkapan Dokumen Persyaratan Tambahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 52/Permentan/OT.140/10/2006, tanggal 17 Oktober 2006 :

  • Rencana Kedatangan Alat Angkut ;
  • Daftar Muatan Kapal (Inward manifest) ;
  • Cargo Manifest ;
  • Bill of Lading (BL) ;
  • Airway Bill (AWB) ;
  • Packing List ;

Tindakan Karantina meliputi :

  • Pemeriksaan Dokumen
  • Pemeriksaan Fisik
  • Pemeriksaan Laboratorium
  • Pengasingan
  • Pengamatan
  • Perlakuan
  • Penahanan
  • Penolakan
  • Pemusnahan